Beda Mega, Beda SBY

Beda Mega Beda SBY

            Indonesia telah melakukan pergantian Presiden sebanyak 6 kali sejak tahun 1945 hingga sekarang (tahun 2014). Dalam setiap pemerintahan ada banyak perubahan dari pemerintahan sebelumnya. Begitu juga antara pemerintahan SBY dengan pemerintahan Megawati. Ada banyak kebijakan yang terlontar diantara keduanya dan tak sedikit yang menimbulkan kontroversi.

            Pertama, mengenai kebijakan energi. Dalam pemerintahan Megawati harga BBM mengalami kenaikan dua kali. Pada 16 Juni 2001 harga BBM mengalami kenaikan sebesar 30% dalam paket revisi APBN 2001. Berbeda dengan pemerintahan SBY yang telah menurunkan sebanyak 3 kali. Tanggal 1 Desember 2008 harga turun dari 6000 menjadi 5500 per liternya. 15 Desember 2008 turun menjadi 5000 dan pada 15 Januari 2009 turun hingga 4500.

            Mengapa pada pemerintahan Megawati tidak pernah terjadi penurunan harga BBM? Alasannya karena pada pemerintahan Megawati mewarisi krisis ekonomi tahun 1998 sehingga pada pemerintahan Megawati fokus pada pengentasan ekonomi. Prestasinya penerimaan pajak dalam pemerintahan Megawati mengalami kenaikan dari 50 T menjadi 240 T.  Penurunan BBM pada masa SBY karena harga minyak dunia pada saat itu turun karena ada krisis internasional dan karena SBY untuk politik citra yang dikedepankan, berbeda dengan Megawati yang meletakkan dasar finansial nasional.

            Berbicara mengenai  penerimaan negara, rasio anggaran dengan GDP dalam pemerintahan Megawati mencapai 80% sedangkan SBY mampu menekan hingga 30% dan pencapaian ini adalah terendah nomor tiga se-Asia. Namun demikian utang yang ditanggung pemerintahan SBY masih sangat membengkak mencapai 1900 T dimana 60% diantara tercipta pada masa pemerintahan Megawati (1998-2004).

            Kondisi harga gas pada masa Megawati mencapai 33% yang seharusnya hanya boleh 15% dari minyak dunia. Gas pada masa itu banyak diperdagangkan untuk negara asing, dimana kondisi sangat berbeda jauh dengan era SBY yang memperdagangkan gas di dalam negara termasuk gas untuk penggunaan PLN. Ketika minyak bumi murah

            Penjualan gas tanggung ke China yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati bukan tanpa alasan, karena tidak ada negara yang mau, namun ada penyesuaian harga tiap 4 tahun dan dilengkapi kebijakan lain termasuk pembangunan Jembatan Suramadu. Namun masa SBY ada penjualan ekson ke Amerika dan tidak ada conditionality yang membersamainya. Gas tanggung pada masa Megawati lebih memprioritaskan untuk negara asing, baru pada era SBY diadakan gas tanggung sebagian dipersediakan untuk dalam negeri terutama PLN sehingga tanpa subsidi. Di sisi lain harga energi termurah adalah minyak bumi sehingga digunakan PLN, namun ketika harga naik mengapa Blok Cepu yang kandungan minyak lebih dari 6 juta barel dan potensi gas lebih 2 T kubik diberikan kepada ekson mobile? Pemberian ini mengandung bagi hasil yaitu 70% : 30% dan bagi hasil ini jauh lebih besar dari bagi hasil pada masa pemerintahan Megawati yang hanya mampu menerima bagi hasil kurang dari 20%.

            Kedua, mengenai ketahanan pangan. Kedaulatan pangan nasional mengandung pengertian bagaimana suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dengan usaha sendiri. Kedaulatan pangan ini (era SBY) ditandai dengan swasembada pangan, peningkatan anggaran anggaran pertanian sebesar 400% dari 4 T menjadi 17 T dan peningkatan pendapatan riil petani naik 4-5% dalam jangka waktu 2004 sampai 2011, harga gabah yang terus meningkat, ditambah adanya subsidi pupuk, benih, dan kredit usaha tani.

Pada masa Megawati keran impor benar-benar ditutup dan potensi masyarakat dioptimalkan. Penutupan keran impor ini untuk menjamin kemampuan petani untuk berproduksi. Sedangkan era SBY impor sangat gencar dilakukan. Bagaimana Indonesia yang bernotabene sebagai negara agraris justru malah mengimpor banyak barang seperti kedelai, beras, gula, bawang, daging, dan garam? Ke depannya diperkirakan Indonesia akan mengimpor 1,67 juta ton beras. Ketahanan pangan dalam era SBY dinilai sebagai ketergantungan pangan impor dimana harga gabah selalu dibawah biaya. Ini berarti bukan menyejahterakan rakyat tetapi menyengsarakan rakyat.

Sanggahan SBY menyatakan bahwa importase pangan diperuntukkan untuk raskin, yang menunjukkan komitmen SBY dalam menyejahterakan rakyat. Impor beras ini karena ditutupnya bulog sebagai satu-satunya penjaga kestabilan pangan pada masa Megawati, sehingga bulog tidak bisa mengintervensi harga pangan untuk menopang petani. Alasan ditutupnya bulog karena stok beras bulog yang diijinkan 2 juta ton beras namun bulog hanya mampu memenuhi tidak lebih dari 800 ribu ton, sehingga 1,2 juta lainnya adalah dengan impor, maka impor ini harus ditutup rapat-rapat untuk mengembangkan potensi rakyat. Negara harus melindungi potensi masyarakatnya. Di sisi SBY tidak ada yang mubazir untuk rakyat. Untuk memenuhi pangan rakyat kalau perlu kita impor.

            Ketiga, mengenai bagaimana komunikasi politik antara SBY dan Megawati. Tidak bisa dipungkiri bahwa SBY adalah tokoh yang dapat berkomunikasi dengan sangat baik sehingga beliau menjadi komunikator terbaik Internasional dan memasuki 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Kemampuan dalam berkomunikasi ini menjadikan SBY mampu menarik dan meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga mampu mendorong kegiatan perekonomian bangsa Indonesia.

            Kubu Megawati menyatakan bahwa pemimpin yang baik tidak dinilai dari gaya bicara ataupun kemampuannya dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, tetapi lebih pada komunikasi apa adanya dan tindakan nyata dari pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang cakap dalam berkomunikasi hanyalah menunjukkan citra politik saja.

            Kesimpulannya, setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap pergantian pemimpin bangsa selalu ada perubahan yang tidak dapat dihindarkan dimana perubahan ini menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung baik itu dalam bentuk manfaat ataupun kerugian. Yang terpenting adalah bagaimana pemimpin amanat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan rakyat.

sumber: matanajwa