Transportasi Masal Tangani Kebocoran Energi

Transportasi Massal Tangani Keborosan Energi

            Modernisasi tidak bisa terelakkan dari perkembangan zaman. Teknologi semakin canggih dengan kemudahan akses dan pemberian fasilitas yang ditawarkan masyarakat semakin tinggi. Misalnya saja kendaraan pribadi, kendaraan pribadi memang memberikan kemudahan dalam mobilitas sehingga permintaan terhadap kendaraan bermotor meningkat. Peningkatan konsumsi kendaraan bermotor tahun ini diperkirakan mencapai 9 juta unit. Lihat saja saat ini di jalanan, kendaraan bermotor sudah sangat memenuhi jalan dan tidak terputus berlalu-lalang. Ditambah lagi anak usia SMP dan SMA yang sudah mengendarai sepeda bermotor meskipun umurnya belum memenuhi syarat. Dilain sisi, teknologi menjadi permasalahan baru jika tidak ditangani dengan bijak. Kemacetan misalnya, masalah ini bukanlah masalah akhir, justru menjadi penyebab dari masalah-masalah lainnya. Akibat kemacetan ini, semakin banyak bahan bakar yang terbuang sia-sia, semakin banyak pula polusi yang ditimbulkan. Dalam rangka menekan keborosan energi akibat kemacetan ini, ditawarkan solusi yaitu pengadaan transportasi masal.

            Mengapa harus menghemat energi? Alasannya adalah bahwa Indonesia yang kata orang kaya akan barang galian, salah besar ketika mempersepsikan hal tersebut terhadap BBM, faktanya bahwa Indonesia tidak lagi masuk dalam 10 besar negara dengan cadangan energi terbesar. Cadangan minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barel atau 0,3% dari cadangan minyak dunia. Dengan produksi per tahun 359,89 juta barel, maka cadangan minyak di Indonesia dalam 12 tahun akan habis. (http://andri0204.wordpress.com/2012/11/18/3-langkah-jitu-dalam-menghemat-energi-dan-menjaga-lingkungan/ Diakses pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 09.16 WIB)

            Satu fakta mengenai pertamax bahwa Pertamina memproduksi pertamax sebanyak 500.000 kiloliter sedangkan ia harus memenuhi kebutuhan pertamax yang mencapai angka 800.000 kiloliter per hari. Pertamax yang non-subsidi saja sudah kehabisan stok dan tidak mampu menutupi kebutuhan, bagaimana dengan premium yang sudah bersubsidi dan konsumen meledak?

            Keborosan energi ini menjadikan pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 5/2006 tentang kebijakan energi nasional bahwa diversifikasi dan konversi energi harus digalakkan, sehingga pada tahun 2025 BBM yang digunakan benar- benar hanya sekitar 25%, sisanya adalah gas 30%, batu bara 33% dan energi terbarukan lainnya.

            Pengalihan ke transportasi masal menjadi alasan terpenting untuk mengurangi kemacetan. Fakta mengenai kemacetan adalah bahwa dalam sebuah kemacetan, 20%  waktu kerja mesin dihabiskan dalam 0 km/jam. Fakta lain yang terjadi di Jakarta berdasar kalkulasi per tahunnya menguapkan BBM sebesar 12 T jika dikonversikan kedalam rupiah. Saat ini konsumsi BBM bersubsidi mencapai Rp.77.9 Triliun hanya untuk mobil pribadi sementara angkutan umum hanya mengkonsumsi 3%, mobil barang 4%, motor 40% dan mobil 53%. Dan total untuk konsumsi kendaraan pribadi adalah 136,7T. Dilihat bahwa transportasi masal hanya menempati 3% dibanding mobil yang sudah mengonsumsi 53% BBM bersubsidi. Terjadi gejolak bukan? Andai saja transportasi masal digalakkan dan benar-benar menjadi mobilisator utama tentu penggunaan energi dapat ditekan sedemikian rupa.

Ironisnya adalah pemerintah justru menetapkan kebijakan LCGC (Low Cost Green Car) yang justru hal ini menjadikan konsumsi BBM menjadi semakin membengkak. Alasan mengenai bahan bakar yang digunakan pada LCGC tidak seboros mobil pada biasanya, namun bisa dibayangkan jika mobil LCGC ini dikonsumsi terlalu banyak oleh masyarakat bukankah semakin menambah konsumsi BBM agregat?

Penghematan energi tidak hanya sekedar pengalihan ke transportasi masal, melainkan sistem transportasi harus benar-benar dipertimbangkan mulai dari perencanaan sistem transportasi, proses transportasi, sarana, pola aliran lalu lintas, jenis mesin kendaraan, dan bahan bakar yang ramah lingkungan dan hemat energi.

            Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga, Prof. Dr. Dr. J. Mukono MPH. MS, menyebutkan bahwa hal yang terpenting untuk mengurangi polusi udara adalah dengan cara mengurangi penyebabnya, yaitu mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Hal ini dapat diselesaikan dengan menciptakan sistem transportasi massal yang cepat, nyaman, dan aman. Transportasi ini pun harus juga terjangkau harganya oleh masyarakat. Kereta dan Busway adalah dua contoh yang perlu terus didukung. (kerling.wordpress.com. Diakses pada 14 Mei 2014 pukul 09.11 WIB).

            Model transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan harus memenuhi dua syarat utama yaitu pemindahan barang dan manusia dilakukan dalam jumlah yang terbesar dan jarak yang terkecil. Dibandingkan dengan kendaraan pribadi, transportasi masal tentu memenuhi kedua kriteria tersebut. Transportasi masal mampu memobilisasi puluhan penumpang hanya dengan sekali jalan. Jarak yang ditempuh transportasi masal juga lebih dekat. Hal ini menjadikan transportasi masal lebih efisien, sekaligus energi yang dikeluarkan per penumpang menjadi lebih kecil, sehingga mampu menekan konsumsi energi (BBM).

            Transportasi masal memang menjadi idealitas yang baik dalam mengatasi keborosan energi. Transportasi menjadi sangat digalakkan pemerintah melalui ditambahnya jumlah kuantitas transportasi. Jakarta misalnya sudah menambah jumlah Transjakarta dan menambah jenis transportasi masal baru (BRT). Kementrian Perhubungan menganggarkan 382 M untuk pengembangan BRT atau transportasi bus masal untuk enam kota aglomerasi di Indonesia. Namun tambahan kuantitas transportasi masal tidak berbanding lurus dengan tingkat kualitas transportasi masal. Transjakarta yang tadinya memang sangat murah ketika dibeli dari China, namun pada akhirnya justru membengkakkan biaya perawatan dimana ditemukan karat pada besi transjakarta yang baru berumur 5 tahun. Tidak hanya kualitas transportasi tetapi faktor-faktor lain seperti kriminalitas, kenyamanan, kebersihan, dan keamanan transportasi menjadi penghambat masyarakat untuk menggunakan transportasi masal.

            MRT dan Monorel menjadi langkah cerdas untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi masal. Tahap pertama dilakukan pembangunan jalur MRT sepanjang 15,7 kilometer dari Lebak Bulus ke pusat kota Jakarta senilai 1,5 miliar dolar Amerika. MRT sangat efektif untuk menekan kemacetan, namun dibutuhkan langkah lain sembari menunggu dikelarkannya MRT ini. Sebagai langkah awal, Gubernur DKI Jakarta akan memberlakukan sistem elektronik "road-pricing". Sistem ini memungkinkan penarikan bea tol secara otomatis di jalan-jalan utama kota Jakarta sehingga kendaraan pribadi akan menjadi sangat mahal dalam peroperasiannya dan masyarakat beralih ke transportasi masal.

            Jutaan solusi semakin direalisasikan, BRT (Bus Rapid Transit) menjadi bagian dari jalan alternatif mengatasi kemacetan. Dewan Energi Nasional telah membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan kebijakan BRT ini. Kementrian Perhubungan mendorong percepatan program konversi BBM ke BBN (Bahan Bakar Nabati) dan BBG (Bahan Bakar Gas). (Koran Jakarta)